Headlines News :

FPPI Minta Presiden Terpilih Perhatikan Ketahanan Pangan

Front Perjuangan Pemuda Indonesia Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat meminta agar presiden terpilih memperhatikan sektor ketahanan pangan.

"Kami berharap presiden terpilih dapat memperhatikan dan membangun sektor ketahanan pangan untuk kesejahteraan dan pembangunan bangsa," kata Ketua Komite Daerah FPPI Provinsi Sulbar Nirwansyah di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, sektor ketahanan pangan harus diperhatikan karena itu akan menentukan kelangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa ini ke depan.

"Ancaman krisis pangan di dunia mesti diantisipasi dan dijawab dengan mempertahankan dan membangun ketahanan pangan agar bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini tidak termasuk bangsa yang krisis pangan.

Menurut dia, bangsa ini memiliki kekayaan di sektor pangan seperti padi dan palawija serta komoditi pangan lainnya, yang bisa dikembangkan menjadi kekuatan pangan negara.

"Jangan sampai bangsa ini tergantung pada pangan dari luar, karena tidak mampu membangun pangan dan tidak adanya proyeksi dari pemerintah untuk mempertahankan ketahanan pangannya sendiri," katanya.

Karena itu, menurut dia, pemerintah pun diharapkan memberikan bantuan pupuk dan benih unggul agar petani dapat berproduksi dengan baik.

"Jangan sampai sejumlah komoditi pertanian diimpor. Kalau itu terjadi maka pemerintah gagal membangun kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia berharap petani tidak lagi kesulitan meningkatkan produksinya, pemerintah harus prorakyat dengan menjamin seluruh kebutuhan petani dalam memacu produksinya.

Ia mengatakan, FPPI di Sulbar akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah baru yang terpilih di negara ini.

"Sesuai amanat Kongres Nasional FPPI di Makassar pada 14-17 Agustus 2014 di Kota Makassar, FPPI akan tetap bersikap kritis kepada pemerintah apabila ada kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap kepentingan masyarakat secara luas kemudian justru menghambat kemajuan pembangunan bangsa," katanya. (antara)

Intensifikasi Pendorong Pengembangan Sawit Sulbar

Program intensifikasi akan menjadi pendorong pengembangan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat agar produksi dan mutunya mengalami peningkatan.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Provinsi Sulawesi (Sulbar) Ir Supriatno di Mamuju, Jumat, mengatakan, pemerintah di Sulbar akan fokus melaksanakan program intensifikasi kelapa sawit agar produksi dan mutunya mengalami peningkatan.

Ia mengatakan, tanpa intensifikasi akan sulit mengembangkan perkebunan sawit apalagi seringkali mengalami kelangkaan pupuk di lapangan.

Menurut dia, intensifikasi merupakan program yang akan menjawab segala permasalahan petani sehingga akan segera disusun langkah intensifikasi pengembangan sawit di daerah Sulbar seperti di kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara.

"Sulbar adalah salah satu penghasil kelapa sawit kedua terbesar di kawasan timur Indonesia, sehingga sawit akan terus diperhatikan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Gubernur Sulbar Anwar Adnam Saleh sebelumnya mengatakan, potensi kelapa sawit Sulbar menempati urutan kedua di KTI (kawasan timur Indonesia), dengan luas lahan 72.506 hektar menghasilkan 226.178 ton.

Ia mengatakan, komoditas kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara (Matra) menjadi daerah penghasil terbesar kelapa sawit di Sulbar dengan produksi sebanyak 109.570 ton per tahun.

"Pada 2008, Matra menghasilkan sawit sebanyak 109.570 ton dari luas areal pengelolaan 29.982 hektare dan di prediksi pada 2010 akan mengalami peningkatan," katanya.

Menurut dia, kelapa sawit memberi kontribusi positif sehingga berdampak pada terbukanya akses lapangan kerja alternatif bagi masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian di daerah.

Ledakan Pabrik Kelapa Sawit Dipicu Kebocoran Tanki

Polresta Bekasi Kota, Jawa Barat, menyimpulkan peristiwa kebakaran PT Darmex Oil Plant yang menewaskan seorang pegawainya pada Selasa (19/8) malam dipicu kebocoran tanki minyak.

"Setelah Tim Identifikasi dari Polresta Bekasi Kota melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), disimpulkan bahwa ada kebocoran tanki minyak bahan bakar produksi," kata Kasi Humas Polsek Bekasi Utara, Ipda Al Kauri, di Bekasi, Rabu.

Menurut dia, korban yang diketahui bernama Haryono (24) warga Gang Baru, Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara tengah melakukan pengecekan persediaan minyak bio solar di tanki persediaan bahan bakar produksi.

Namun, karena terjadi kebocoran pada salah satu sisi tanki. maka langsung terjadi ledakan dan membuat korban sempat terpental sejauh 10 meter dari lokasi ledakan.

Menurut Kauri, korban ditemukan tergeletak di bagian samping tangki yang terbakar dengan kondisi sekarat.

"Korban tewas akibat luka bakar yang cukup parah. Dia tewas dalam perjalanan ke RSUD Kota Bekasi saat akan dirawat," katanya.
Menurutnya, kepolisian hingga kini masih meminta keterangan dari sejumlah pengelola dan karyawan dari produsen minyak sawit yang beralamat di jalan Lingkar Utara, Kelurahan Kali Abang, Bekasi Utara, itu untuk pengembangan kasus lebih lanjut.

Diberitakan sebelumnya, sebuah tabung bahan bakar mesin produksi milik PT Darmex Oil Plant meledak dan terbakar pada Selasa (19/8) malam sekira pukul 22.30 WIB.

Ledakan tersebut sempat mengejutkan warga sekitar karena suaranya yang keras hingga terjadi kebakaran.

Pemadam Kebakaran Kota Bekasi menerjunkan empat unit mobil pemadam untuk menjinakan api hingga akhirnya pada pada Rabu dini hari.

'Jangan Biarkan Spekulan Kuasai Pangan'

PEMERINTAH diminta menyiapkan mekanisme khusus untuk menjamin stabilitas harga pangan nasional. Tujuannya, agar kejadian yang berulang-ulang dalam isu pangan tidak terulang terus-menerus.

Beberapa negara sudah mempunyai mekanisme price stabilisation fund untuk mengatasi resiko naik turunnya harga pangan seperti di Niger dan Mali. Di Indonesia sendiri sudah ada dana alokasi stabilisasi harga pangan yang dianggarkan setiap tahun. Selain mekanisme itu, pemerintah dapat membuat mekanisme lainnya agar nasib pangan rakyat tidak malah dikuasai spekulan.

"Membiarkan spekulan menguasai pasar sama dengan membiarkan makin banyak orang yang bergerak pada situasi kelaparan dan kemiskinan," kata Said Abdullah, Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) sehubungan dengan madih munculnya isu fluktuasi harga kedelai yang meresahkan pedagang tahu tempe.

Menurutnya, penduduk indonesia, sebagai negara berkembang, menghabiskan 80% pendapatannya untuk belanja pangan. "Guncangan harga pangan tentu akan langsung mempengaruhi akses dan konsumsi pangan penduduk. Fenomena kedelai memberikan bukti pemerintah tak serius mengurus pangan dengan dengan menyerahkannya pada pasar," katanya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (10/9).

Dengan memberi kewenangan penuh kepada spekulan, pemerintah dinilai akan membahayakan dirinya sendiri.

"Pemerintah menjerumuskan diri masuk dalam jerat pedagang dan perdagangan pangan yang dilakukan perusahaan transnasional dan negera maju. Pada level ini, negara sudah dikalahkan pasar. Kedaulatan atas pangan tidak lagi dimiliki," katanya.

Sumber: Jurnas

Masalah Kedelai Ada di Ekonomi Politik Bukan Teknis

PERSOALAN pangan, khususnya komoditas kedelai yang menghangat lagi belakangan ini, dinilai bukanlah merupakan persoalan teknis semata. Di luar itu ada persoalan kemauan politik untuk mewujudkannya dengan harga yang stabil. Banyak negara dengan sumber daya pertanian yang terbatas, namun dapat menciptakan ketahanan pangan dengan harga yang tidak fluktuatif.

Hadi Dharmawan, Ahli Ekologi Politik dan Sosiologi Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan tanpa solusi politik ekonomi, kejadian ini terus akan terus berulang dan menjadi masalah traumatis bagi masyarakat. "Sampai capek rasanya saya menjawab soal kedele ini," katanya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurutnya, persoalannya ada kartel yang bermain sebagai rent-seeker. Dan selagi fenomena itu ada, masalah ini sulit dibenahi. "Tak akan pernah kedele tenteram di negeri ini. Hasil rente sekitar Rp 750 miliar per tahun, dinikmati pihak tertentu. Kita tahu siapa mereka," jelasnya.

Dengan keuntungan yang menggiurkan dan besar ini, ditambah komoditas pangan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat, banyak pihak yang mengalami kelumpuhan untuk menyelesaikannya dengan tuntas. "Pasti akan membuat enggan untuk menghentikan impor kedele. Jadi soal kedele ini, penjelasannya ada di ekonomi politik. Samasekali bukan soal teknis," katanya.

Beberapa hari yang lalu, Ketua Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Abraham Samad pernah mengungkapkan ke publik, mengenai ketidakseriusan dalam pengelolaan masalah pangan ini. Sehingga secara politik dapat disebut rakyat telah dibohongi dalam isu pangan, dalam kaitannya dengan impor yang berhubungan dengan harga. "Kita dibilang kekurangan pangan gula, cabe, daging. Bohong itu semua," katanya sebagaimana dilansir berbagai media.

Sumber: Jurnas
 

BERKEBUN

Popular Posts

Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. BERITA PERTANIAN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger