Headlines News :

'Jangan Biarkan Spekulan Kuasai Pangan'

PEMERINTAH diminta menyiapkan mekanisme khusus untuk menjamin stabilitas harga pangan nasional. Tujuannya, agar kejadian yang berulang-ulang dalam isu pangan tidak terulang terus-menerus.

Beberapa negara sudah mempunyai mekanisme price stabilisation fund untuk mengatasi resiko naik turunnya harga pangan seperti di Niger dan Mali. Di Indonesia sendiri sudah ada dana alokasi stabilisasi harga pangan yang dianggarkan setiap tahun. Selain mekanisme itu, pemerintah dapat membuat mekanisme lainnya agar nasib pangan rakyat tidak malah dikuasai spekulan.

"Membiarkan spekulan menguasai pasar sama dengan membiarkan makin banyak orang yang bergerak pada situasi kelaparan dan kemiskinan," kata Said Abdullah, Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) sehubungan dengan madih munculnya isu fluktuasi harga kedelai yang meresahkan pedagang tahu tempe.

Menurutnya, penduduk indonesia, sebagai negara berkembang, menghabiskan 80% pendapatannya untuk belanja pangan. "Guncangan harga pangan tentu akan langsung mempengaruhi akses dan konsumsi pangan penduduk. Fenomena kedelai memberikan bukti pemerintah tak serius mengurus pangan dengan dengan menyerahkannya pada pasar," katanya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (10/9).

Dengan memberi kewenangan penuh kepada spekulan, pemerintah dinilai akan membahayakan dirinya sendiri.

"Pemerintah menjerumuskan diri masuk dalam jerat pedagang dan perdagangan pangan yang dilakukan perusahaan transnasional dan negera maju. Pada level ini, negara sudah dikalahkan pasar. Kedaulatan atas pangan tidak lagi dimiliki," katanya.

Sumber: Jurnas

Masalah Kedelai Ada di Ekonomi Politik Bukan Teknis

PERSOALAN pangan, khususnya komoditas kedelai yang menghangat lagi belakangan ini, dinilai bukanlah merupakan persoalan teknis semata. Di luar itu ada persoalan kemauan politik untuk mewujudkannya dengan harga yang stabil. Banyak negara dengan sumber daya pertanian yang terbatas, namun dapat menciptakan ketahanan pangan dengan harga yang tidak fluktuatif.

Hadi Dharmawan, Ahli Ekologi Politik dan Sosiologi Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan tanpa solusi politik ekonomi, kejadian ini terus akan terus berulang dan menjadi masalah traumatis bagi masyarakat. "Sampai capek rasanya saya menjawab soal kedele ini," katanya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurutnya, persoalannya ada kartel yang bermain sebagai rent-seeker. Dan selagi fenomena itu ada, masalah ini sulit dibenahi. "Tak akan pernah kedele tenteram di negeri ini. Hasil rente sekitar Rp 750 miliar per tahun, dinikmati pihak tertentu. Kita tahu siapa mereka," jelasnya.

Dengan keuntungan yang menggiurkan dan besar ini, ditambah komoditas pangan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat, banyak pihak yang mengalami kelumpuhan untuk menyelesaikannya dengan tuntas. "Pasti akan membuat enggan untuk menghentikan impor kedele. Jadi soal kedele ini, penjelasannya ada di ekonomi politik. Samasekali bukan soal teknis," katanya.

Beberapa hari yang lalu, Ketua Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Abraham Samad pernah mengungkapkan ke publik, mengenai ketidakseriusan dalam pengelolaan masalah pangan ini. Sehingga secara politik dapat disebut rakyat telah dibohongi dalam isu pangan, dalam kaitannya dengan impor yang berhubungan dengan harga. "Kita dibilang kekurangan pangan gula, cabe, daging. Bohong itu semua," katanya sebagaimana dilansir berbagai media.

Sumber: Jurnas

Konsumen Daging Halal Disandera: 'Permainan Bakso Oplosan Babi' Ganggu Semangat Swasembada Sapi


PPP: Bakso Oplosan Babi Sesatkan Umat Islam

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai adanya pedagang bakso yang mengoplos baksonya dengan daging babi, merupakan tindakan pidana dan kriminal. Pasalnya, mereka telah melakukan penipuan kepada masyarakat untuk meraih keuntungan yang besar.

"Tindakan itu tidak bisa dibenarkan, pelaku harus diusut dan ditangkap," kata Ketua DPP PPP  Irgan Chairul Mahfiz, Senin (17/12/2012).

Wakil Ketua Komisi IX itu mengatakan pengoplosan daging sapi dengan babi pada bakso sudah masuk dalam unsur penipuan. "Ataukah upaya menyesatkan umat Islam dengan menghidangkan makanan yang tidak halal," katanya.

Ia berharap Kementrian Perdagangan, BPOM, Kepolisian, Kementrian Koperasi dan UKM, dan Pemerintah Daerah agar selalu melakukan sidak. Tujuannya agar masyarakat dapat merasakan aman dan nyaman untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, halal, dan berkualitas.

"Dengan cara ini pula, tingkat daya beli masyarakat dapat terpelihara dengan baik dan meningkat," katanya.

"Kasus pedagang bakso dengan mengoplos daging babi harus ditindak tegas secara hukum dan mendapat efek jera, agar menjadi pembelajaran dan tidak terulang kembali," tambahnya.

Diketahui, Kasus penemuan daging babi ilegal di tempat penggilingan daging di Pasar Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhirnya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2012).

Eka Prasetya, dan istrinya yang memiliki usaha tersebut diamankan di dibelakang kantor Wali Kota Jakarta Selatan pagi tadi, setelah dipancing keluar dari persembunyiannya di wilayah Depok, Jawa Barat.

Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan, Jakarta Selatan, Agung Priambodo mengatakan kasus itu baru dilimpahkan ke Polres karena kewenangan untuk mempidanakan ada di Polisi, sedangkan pihaknya hanya bisa menjerat pelaku dengan Perda nomor 8 tahun 1989, tentang Pengawasan Pemotongan ternak Perdagangan ternak dan daging.

Kampung Sapi: Kekuatan Swasembada Daging Indonesia


Dari depan gapura terlihat sebuah jalan kecil berlapis semen dengan pagar hijau-putih di kanan-kirinya. Sepintas, jalan yang cukup resik itu tampak seperti jalan kampung atau kompleks perumahan. Namun, tulisan di plakat gapura cukup menjelaskan bahwa pemukiman itu bukan untuk ditinggali manusia.

Itulah sedikit gambaran mengenai Kampung Ternak Sapi yang dikelola oleh Kelompok Peternak Sapi “Sidorejo” di dusun Sulang Kidul, Patalan, Jetis, Bantul.

Teguh Hadi Pranoto, warga setempat yang juga anggota kelompok peternak, menuturkan asal mula kampung ternak sapi tersebut. “Pada tahun 1992 ada lomba dalam bidang kesehatan di tingkat kabupaten. Pemerintah desa pun menindaklanjutinya dengan membuat kandang. Saya pun ikut sejak awal,” kisahnya.

Pada waktu itu warga Sulang Kidul masih menempatkan kandang ternak mereka di pekarangan rumah masing-masing. Demi kesehatan, kandang-kandang milik warga ditempatkan dalam satu lokasi yang tidak jauh dari pemukiman mereka.

Seingat Teguh, pertama kali anggotanya baru 20 KK (Keluarga kandang) dan sekarang mencapai 54 KK. Rata-rata satu kandang berisi dua atau satu ekor sapi. “Kalau dulu bisa banyak. Sekitar empat sampai lima ekor. Sekarang jumlahnya turun sejak harga merosot karena pemerintah mengimpor sapi dari luar negeri. Akibatnya harga sapi pun menurun,” ucap Teguh mengeluh.

“Seharusnya pemerintah tidak usah impor. Lebih baik menggalakkan peternakan yang dikelola rakyat,” imbuhnya memberi saran.

Sekarang, Teguh hanya memiliki dua ekor sapi. Ia mengaku dulu sempat punya delapan ekor namun sebagian dijualnya.
Teguh lalu mengungkapkan bahwa peternakan tersebut mengkhususkan diri pada sapi indukan, bukan sapi potong untuk konsumsi. Jadi semua sapi yang ada dalam “kompleks” tersebut adalah betina. “Tidak ada sapi jantan karena semua sapi di sini menghasilkan pedhet lewat kawin suntik,” jelas teguh.

Pedhet (anak sapi) baru akan dijual setelah berumur 3-4 bulan. Sementara induknya baru akan dijual atau ditukar kalau sudah melahirkan lima pedhet. Kalau mau beli sapi baru, sapi tersebut harus sudah siap kawin dengan umur antara 1-1,5 tahun.

“Pada waktu mengawalinya dulu sebenarnya kami mengusahakan sapi potong. Tapi jangkauan pemasarannya sulit. Selain itu dalam waktu tiga bulan target harus sudah terpenuhi. Kalau indukan hasilnya dapat dinikmati setiap tahun, sehingga lebih santai,” papar Teguh.
Teguh mengakui bahwa kendala yang dihadapi peternak jika mengusahakan sapi potong adalah di pemasaran. Peternak selalu kalah dengan pedagang. “Kami tidak punya posisi tawar,” tandas Teguh trenyuh.

Sebagai gambaran, seekor sapi potong hidup per kilogram dihargai antara 20 ribu hingga 23 ribu rupiah. “Jika dihitung-hitung, peternak tetap rugi. Meski indukan baru menghasilkan setiap satu tahun sekali, peternak justru untung. Padahal merawatnya lebih santai,” tegas Teguh.

Hal itu disebabkan oleh harga jual pedhet yang relatif tinggi. Harga untuk satu ekor pedhet yaitu dua sampai tiga juta. Paling tinggi sekitar empat juta. “Tapi rata-rata laku dua jutaan. Bahkan dulu bisa tembus tujuh jutaan,” sebut Teguh.
   
Selain dari hasil menjual pedhet, para peternak juga mendapat keuntungan dari sampingan. Kotoran sapi dijadikan kompos oleh kelompok untuk dipasarkan. Hasilnya secara tidak langsung diberikan kepada anggota, yaitu ongkos kesehatan sapi digratiskan karena sudah dibayar oleh kelompok. Jadi tidak membebani peternak.

Dalam urusan kesehatan sapi, ada mantri dari dinas peternakan Barongan. “Tapi kadang ada dokter hewan dari luar. Karena kalau menunggu petugas dari dinas harus pada jam kerja,” terang Teguh.
Setiap tiga bulan sekali, yaitu pada tanggal 17, ada Posyanduwan (Pos Pelayanan Terpadu untuk Hewan) yang secara rutin memeriksa kesehatan induk dan pedhet.
Kemudian para peternak mengadakan pertemuan setiap Minggu Pahing di aula yang berada di sebelah selatan kandang.

Mengenai nama Jamsostek yang termuat dalam plakat, Teguh menjelaskan, “Pihak Jamsostek mensponsori dan memberi bantuan, antara lain membuatkan pagar. Setelah gempa, Jamsostek menolong warga dan memberi bantuan berupa sapi.”

Sumber

Era Pangan Murah Berakhir, Menjadi Petani Menjadi Potensial

Presiden Perkirakan Era Pangan Murah Berakhir


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan harga pangan internasional menunjukkan pergerakan yang emakin sulit diperkirakan. Bahkan, era pangan murah nampaknya telah berakhir.

Tingginya harga pangan diproyeksikan masih akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, SBY mengimbau Indonesia harus menyediakan ketersediaan pangan yang memadai melalui optimalisasi sumber daya domestik.

"Kita harus dapat mengamankan penyediaan pangan pokok, utamanya beras," kata SBY dalam Pidato Kenegaraannya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/8).

Menurut SBY, target penetapan suplus beras sebanyak 10 juta pada 2014, meskipun kerja keras harus dapat diwujudkan. Untuk itu, diperlukan adanya swasembaga pangan yang perlu diperluas dan ditingkatkan.

SBY menekankan dengan adanya swasembaga pangan, maka kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Indonesia dapat bertahan terhadap krisis dunia, didukung dengan fundamental ekonomi yang semakin kuat, fiskal relatif terjaga, dan kemiskinan serta pengangguran berkurang.

"Kenyataan ini sungguh menggembirakan kita semua, karena arah pembangunan kita sudah jelas," ungkapnya.
 

BERKEBUN

Popular Posts

Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. BERITA PERTANIAN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger