'Jangan Biarkan Spekulan Kuasai Pangan'

PEMERINTAH diminta menyiapkan mekanisme khusus untuk menjamin stabilitas harga pangan nasional. Tujuannya, agar kejadian yang berulang-ulang dalam isu pangan tidak terulang terus-menerus.

Beberapa negara sudah mempunyai mekanisme price stabilisation fund untuk mengatasi resiko naik turunnya harga pangan seperti di Niger dan Mali. Di Indonesia sendiri sudah ada dana alokasi stabilisasi harga pangan yang dianggarkan setiap tahun. Selain mekanisme itu, pemerintah dapat membuat mekanisme lainnya agar nasib pangan rakyat tidak malah dikuasai spekulan.

"Membiarkan spekulan menguasai pasar sama dengan membiarkan makin banyak orang yang bergerak pada situasi kelaparan dan kemiskinan," kata Said Abdullah, Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) sehubungan dengan madih munculnya isu fluktuasi harga kedelai yang meresahkan pedagang tahu tempe.

Menurutnya, penduduk indonesia, sebagai negara berkembang, menghabiskan 80% pendapatannya untuk belanja pangan. "Guncangan harga pangan tentu akan langsung mempengaruhi akses dan konsumsi pangan penduduk. Fenomena kedelai memberikan bukti pemerintah tak serius mengurus pangan dengan dengan menyerahkannya pada pasar," katanya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (10/9).

Dengan memberi kewenangan penuh kepada spekulan, pemerintah dinilai akan membahayakan dirinya sendiri.

"Pemerintah menjerumuskan diri masuk dalam jerat pedagang dan perdagangan pangan yang dilakukan perusahaan transnasional dan negera maju. Pada level ini, negara sudah dikalahkan pasar. Kedaulatan atas pangan tidak lagi dimiliki," katanya.

Sumber: Jurnas

loading...