Sejarah Penyuluhan Pertanian di Indonesia
1871 : Didirikannya Kebun Raya Bogor sebagai tempat mendemonstrasikan cara mengusahakan beberapa tanaman
1905 : Mulai kegiatan penyuluhan di Departemen Pertanian, tidak langsung kepada petani tetapi melalui Pangreh praja (perintah kepada petani Þ belum penyuluhan dalam arti sebenarnya)
1910 : Pada beberapa tingkatan daerah didirikan dinas penyuluhan. Metode Olie Vlek (tetesan minyak) mulai digunakan pada saat itu.
1921 – 1942 : Penyelenggaraan penyuluhan mulai diperluas. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai masalah kekurangan bugget, personalia dan peralatan). Mulai didirikan sekolah pertanian.
1942 – 1945 : Pada saat ini adalah masa penjajahan Jepang. Sebenarnya tidak ada kegiatan penyuluhan, karena kegiatan pertanian dilakukan secara paksaan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Mulai dikenalkan metode peningkatan produksi secara paket.
1947 : Kegiatan penyuluhan dimulai lagi dengan didirikannya BPMD (Balai Pendidikan Masyarakat Desa).
1959 – 1961 : Usaha intensifikasi dengan mendirikan Padi Sentra. Setiap sentra seluas 1000 ha. Petani di lingkungan itu mendapat penyuluhan dan kredit. Kredit dikembalikan dalam bentuk padi. Metode olie vlek mulai ditinggalkan, mulai menggunakan penyuluhan secara paket
1962 : IPB mempunyai program yang dikenal dengan Demonstrasi Massal/ BIMAS(Bimbingan Massal). Prinsipnya sama dengan padi sentra, hanya luasannya 50 ha dan pengorganisasiannya tidak hanya satu badan, tetapi dilakukan oleh berbagai badan. Kegiatan penyuluhan oleh Dinas Pertanian, Kredit oleh BRI, Penyedia saprodi PN Pertani.
1965/1966 : Program BIMAS/INMAS (Intensifikasi Massal) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan pendapatan. Pelaksanaannya oleh berbagai badan, sampai tingkat desa yang dikenal dengan Koperta (Koperasi Produksi Pertanian). 1968/1969 pemerintah kesulitan dana, mengadakan kerjasama dengan pihak asing Þ dikenal BIMAS Gotong Royong.
1970/1971 : Diciptakan BIMAS-yang disempurnakan. Pada program ini sudah melibatkan satuan Wilayah Unit Desa (WILUD) dalam pelaksanaannya.
1974 : Didirikan BLPP (Balai Latihan, Pendidikan dan Penyuluhan Pertanian) yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi penyuluhan dan pertanian
1976/1977 : Dengan bantuan Worldbank melalui National Food Crops Extension Programm yang dilanjutkan dengan National Agricultural Extension Programm diperkenalkan sistem LAKU (Latihan dan Kunjungan). Penyuluhan ini dilakukan melalui kelompok dengan latihan untuk PPL-Petani dan kunjungan ke kelompok oleh PPL. Sebagai base camp PPL dibentuk BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)
1986 : Surat Keputusan Bersama Mentan dan Mendagri yang intinya BPP sebagai home base PPL yang mempunyai wilayah (Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian- WKBPP) 1 WKBPP terdapat ± 16 WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian). 1 WKPP terdiri atas 1-3 desa
1991 : Surat Keputusan Bersama Mentan dan Mendagri yang intinya BPP tidak lagi sebagai home base PPL. BPP hanya sebagai kantor saja. Ditiap kecamatan dipilih koordinator PPL
1996 : Surat Keputusan Bersama Mentan dan Mendagri yang lebih menegaskan pelaksanaan penyuluhan sub sektor dan kepala daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyuluhan
1999 : Dengan adanya Otonomi Daerah kegiatan penyuluhan beserta lembaganya tergantung dari Kepala Daerah masing-masing
2006 : Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.
loading...
No comments: