Penguasa Perkebunan Indonesia

BLOG | Sebenarnya hanya sedikit orang Indonesia yang menguasai perkebunan di Indonesia. Mereka inilah yang paling menikmati kekayaan alam hutan Indonesia. Berikut beberapa kumpulan berita:

Kisah Raja-Raja Perkebunan Indonesia

Investasi sebesar USD2,5 miliar disebut akan mengguyur Indonesia dalam sektor perkebunan kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Investasi tersebut umumnya dilakukan oleh pengusaha Indonesia yang merupakan termasuk konglomerat yang berpengaruh di Asia Tenggara.

Seperti dilansir dari Reuters, Senin (16/7/2012), berikut ini adalah sejumlah fakta mengenai pengusaha perkebunan Indonesia.

Martua Sitorus

Pada 2007, Martua melakukan merger dengan perusahaan kelapa sawit milik Kuok Khoon Hong, keponakan dari orang terkaya Malaysia. Perpaduan dua perusahaan tersebut maka lahirlah, Wilmar Internasional, sebuah perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia. Perusahaan minyak ini memiliki portofolio yang lengkap sebagai raja dari perusahaan mulai dari kilang, penghancur kelapa sawit di lima benua.

Wilmar sekarang ini merupakan perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia, juga dengan kilang minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di Indonesia. Serta menguasai sebagian dari perdagangan CPO dengan China, termasuk juga dengan beberapa perusahaan Singapura Asia Cargill.

Bachtiar Karim

Seperti saudara-saudaranya, Bachtiar Karim juga mengelloa perusahaan revinery terbesar kedua di Indonesia, Musim Mas. Keluarga Karim sendiri mengoperasikan Cheong Nam Sabun factiry, yang didirikan oleh ayahnya, Anwar Karim pada 1972. Itu merupakan akar dari perusahaannya sekarang yang didirikannya sekarang. Perusahaan ini mengekspor minyak kelapa sawit ke India yang merupakan importir minyak terbesar di dunia.

Eka Tjipta Widjaja

Dia adalah seorang imigran asal China, yang mengawali bisnisnya sebagai penjual biskuit dengan menggunakan becak pada tahun 1930-an. Di usianya yang ke-90, Eka Tjipta telah menjadi salah satu imperiun terbesar kelapa sawit di Asia Tenggara. Golden Agri Resources yang merupakan induk perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, PT Smart Tbk (SMAR).

Pada 2010, Smart dituduh melakukan penebangan hutan secara ilegal demi memperluas lahan. Audit independen menyatakan Smart bersalah dan Smart mengaku akan memperbaikinya.

Anthony Liem

Anthony Liem adalah anak bungsu dari Liem Sioe Liong (Sudono Salim), yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Soeharto. Liem telah meninggal pada beberapa waktu lalu. Rumahnya menjadi salah satu yang dihancurkan massa dalam kerusuhan reformasi 1998, di mana yang menyebabkan Soeharto turun sebagai presiden.

Salim melakukan negosisasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan utangnya yang mencapai USD5 miliar. Salim merupakan penerus dari perusahaan milik ayahnya PT Indofood Sukses Makmur  Tbk (INDF), produsen mi instan. Dia memperluas usahanya di perkebunan kelapa sawit, termasuk ke dalam Indofood Agri Singapura, yang merupakan anak dari perusahaan Salim Ivomas Pratama.

Ciliandra Fangiono

Ciliandra Fangiono (36) merupakan pengusaha minyak kelapa sawit termuda. Dia merupakan lulusan Cambridge Fangionio, sebelumnya dia adalah bankir di Merrill Lynch. Pada 2007, dia telah menjadi analis saham terfavorit untuk emiten perkebunan.

Aburizal Bakrie

Aburizal Bakrie adalah salah satu orang terkaya Indonesia, dengan peringkat ke-30 dari Majalah Forbes. Kekayaan bersihnya sekira USD900 juta. Pada 2004, dia memulai karier politiknya dan merupakan calon presiden dalam Pemilu 2014. Dia adalah pemilik kelompok usaha Grup Bakrie. Kerajaan bisnisnya mencakup bisnis perkebunan, tambang batubara, media dan perusahaan konstruksi bersama-sama dengan Nirwan Bakrie, yang tidak lain adalah saudaranya.

Lembaga pemeringkat Standard & Poors baru-baru ini menempatkan perkebunan Bakrie di Sumatera pada status watch. Peringkat itu mencerminkan kemampuan penyelesaian utang yang lebih lama dari yang diharapkan.  Bakrie Sumatera juga akan ekspansi perkebunan karet, demi memanfaatkan kenaikan harga lateks.

Sukanto Tanoto

Tanoto (62) merupakan migran asal China. Tanoto harus putus sekolah di Medan di Sumatera, ketika ia masih remaja untuk membantu keluarganya. Namun sekarang ini dia menjadi salah satu konglomerat Raja Garuda Emas. Melalui kelompok usahanya, Tanato memiliki entitas perusahaan nonlisted, termasuk perusahaan minyak sawit Asian Agri, yang memiliki 160 ribu hektare perkebunan. Selain itu dia juga memiliki Asia Pacific Resources International Limited, sebuah perusahaan produsen kertas.

Putera Sampoerna

Setelah menjual bisnis rokok keluarganya ke Philip Morris pada 2005 senilai USD5 miliar, Putera Sampoerna menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi dalam usaha sektor perbankan dan telekomunikasi. Selama bertahun-tahun, Sampoerna mengembangkan perkebunan keluarganya termasuk Sampoerna Agro. Anaknya Michael Sampoerna kini ditempatkan menjadi presiden komisaris perusahaan kelapa sawit miliknya.


Wow, Luas Lahan Sawit Astra Setara 4 Kali Wilayah Singapura


PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) menguasai lahan perkebunan sawit di Indonesia seluas 269.000 hektar tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Luas lahan tersebut jika dihitung-hitung lebih luas dari wilayah Negara Singapura.

Direktur Utama AALI, Santoso mengatakan luas perkebunannya ini setara dengan 4 kali negara Singapura yang hanya seluas 69.000 hektar.

"Bisnis kita sederhana, saat ini mengoperasikan 269.000 hektar lahan kelapa sawit. Itu sama dengan 4 kali Singapura kita isi sawit semua, nggak ada gedungnya," kelakar Santoso di acara Workshop Wartawan Pasar Modal 2012 di Hotel Luxton, Bandung, Jumat (2/11/12).

Ia mengatakan, luasan perkebunan kelapa sawit yang dioperasikan ini terbagi menjadi dua Yaitu inti dan plasma. "Kalau kita lihat dari sisi kepemilikan itu 77% kebun inti, dan sisanya plasma semua," sambungnya.

Seluruh perkebunan yang dimiliki perseroan dan petani ini tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Sebagian besar terpusat di wilayah Kalimantan, sisanya tersebar di Sumatera dan Sulawesi.

Santoso optimistis, bisnis perkebunan kelapa sawit di dunia akan terus meningkat. Alasannya sangat sederhana, setiap tahun akan ada tambahan 3 juta ton minyak nabati yang diproduksi, atau setara dengan 1 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit.

"Kami merasa yakin kalau ke depan, bahwa minyak nabati Indonesia kan meningkat. Setiap tahun di dunia ini ada 1 negara Jerman, dan itu ekuivalen menjadi 3 juta ton minyak nabati. Kalau dikonversikan ke kebun 1 juta hektar per tahun," katanya.

Terkait kondisi yang terjadi di Indonesia. Ia menyayangkan, potensi lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia semakin menipis.




http://www.kompas.com/kompas-cetak/0003/31/utama/sete11.htm
Jumat, 31 Maret 2000
AM Fatwa: Setelah Bob Hasan, Giliran Prajogo Ditindak
 
Jakarta, Kompas
   
Wakil Ketua DPR AM Fatwa mendukung penahanan dan pengusutan terhadap pengusaha pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang disebutnya dengan istilah "Raja Hutan", seperti Muhammad "Bob" Hasan oleh Kejaksaan Agung belum lama ini. Setelah Bob Hasan, Kejakgung juga segera melakukan tindakan hukum terhadap "Raja-raja Hutan" lain, seperti Prajogo Pangestu dan lainnya. "Dua nama itu memang sudah sejak lama saya minta kepada Jaksa Agung yang lalu, AM Ghalib, untuk segera ditindaklanjuti.

Keduanya ini bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan dan kekayaan alam kita. Namun, karena ada kepentingan politis, hal itu tidak ada realisasinya," ujarnya, usai membuka Lokakarya Nasional "Kebijakan Pemerintah di Bidang Kehutanan dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah", di Jakarta, Kamis (30/3).

Menurut Fatwa, Bob dan Prajogo harus bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan yang diakibatkan oleh praktik monopolinya pada waktu itu. "Sebagai 'Raja Hutan' mereka harusnya melindungi dan memelihara kawasan hutan, tetapi kenyataannya malah lain. Mereka malah menjadi penjarah hutan," katanya.

Kekayaan hutan di Indonesia, lanjutnya, selama ini tidak pernah dinikmati oleh rakyat, namun hanya oleh segelintir pengusaha yang bekerjasama dengan pejabat tinggi negara.

"Ini adalah dosa kolektif yang harus ditanggung bersama oleh pengusaha-pengusaha itu dan pejabat-pejabat tinggi tersebut. Jadi, kalau rakyat menuntut Soeharto, itu tidak salah. Kalau memang Soeharto menjadi sasaran tahap berikutnya, penangkapan dan pengusutan terhadap pengusaha-pengusaha sebelumnya harus juga segera dilakukan," paparnya.

Fatwa juga menegaskan sikapnya mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan Menteri Kehutanan dan Perke-bunan (Menhutbun) Nurmahmudi Ismail, yang menurut dia sekarang ini sedang melakukan penertiban terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Dephutbun. "Sekarang ini saya imbau kepada para pengusaha agar jangan coba-coba merayu para pejabat untuk mengulang dan melakukan KKN baru lagi. Inilah yang terjadi selama 32 tahun lalu," ujarnya.

Pada waktu itu, katanya, KKN sangat kuat dan penegakan hukum sangat lemah. Akibatnya, kerusakan hutan dan kekayaan alam menjadi-jadi. "Tanah dan hutan dikotak-kotak pengusaha. Padahal rakyat miskin tinggal di sekitarnya. Sementara 'Raja-raja Hutan' itu tidak terjamah dan mendapat perlindungan hukum. Akhirnya, penegakan hukum itu tidak jalan, karena hukum dipakai untuk melindungi "Raja-raja Hu-tan' tersebut," tambahnya.

80 persen KKN
   
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pernah mengumumkan nama-nama "Raja Hutan" pemegang HPH. Menurut Walhi, sekitar 80 persen dari HPH itu didapatkan lewat praktik KKN. Walhi juga menilai, baru sedikit langkah yang diambil Dephutbun terhadap praktik KKN dan sejumlah pelanggaran yang terjadi.

Para Raja Hutan KKN di sektor kehutanan itu, terdiri dari Bob Hasan, Prajogo Pangestu, Burhan Urai, Eka Tjipta Widjaja, Gunawan Sutanto, Windya Rahman, Anthony Salim, dan Budiono Widjaya.

Apabila Dephutbun sungguh-sungguh ingin menindak pemilik HPH yang mengandung KKN, maka berarti Dephutbun harus mengambil tindakan sedikitnya terhadap 80 persen perusahaan di sektor kehutanan. Sebagian besar dari sekitar 500 pemegang HPH, disebutkan, telah menggunduli hutan seluas 52 juta ha di Indonesia.
   
Dari segi luas, areal HPH dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang terkena tindakan Dephutbun hanya 15 persen dari total luas areal HPH yang dimiliki 25 raja kayu Indonesia. Hampir seluruh HPH yang menguasai areal konsesi 52 juta ha itu, diperoleh dengan cara KKN pada rezim Orde Baru.

loading...