APBN Palestina 2024-2025: Tantangan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Politik

Ramallah, Tepi Barat – Di tengah gejolak politik yang terus berlanjut, pemerintah Palestina tengah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2024 dan proyeksi 2025.

Proses penyusunan ini diwarnai tantangan ekonomi yang signifikan, terutama akibat keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian bantuan internasional.

Menteri Keuangan Palestina, Shukri Bishara, dan timnya tengah bergulat dengan angka-angka yang kompleks. Proyeksi anggaran tahun 2020, yang ditetapkan sebesar 6 miliar dolar AS, menjadi acuan awal dalam diskusi.

Namun, situasi ekonomi saat ini jauh berbeda dari tahun 2020, dengan meningkatnya pengangguran dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan Palestina pada bantuan luar negeri. Penurunan bantuan ini, terutama dari negara-negara donor tradisional, memaksa pemerintah untuk mencari sumber pendapatan alternatif. Upaya untuk meningkatkan pendapatan domestik menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran.

Menteri Perekonomian Palestina, Khaled Ghanem, mengungkapkan bahwa nilai pasti anggaran saat ini belum final. Diskusi intensif di dalam pemerintah akan terus berlanjut hingga Februari, sebelum anggaran tersebut diserahkan kepada Presiden Mahmoud Abbas untuk persetujuan akhir.

"Kita berada dalam situasi yang sulit," kata Ghanem. "Oleh karena itu, pemerintah bergerak untuk meningkatkan produksi domestik di sektor industri, ekspor, dan pertanian, serta meningkatkan tingkat perdagangan luar negeri dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan."

Peningkatan produksi domestik menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah berupaya untuk memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek produktif.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan efisiensi pengumpulan pajak dan pengelolaan keuangan publik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran dan memastikan keberlanjutan fiskal.

Anggaran tahun 2018, yang disetujui oleh Presiden Abbas dan pemerintah, mencapai 5,8 miliar dolar AS. Angka ini menjadi perbandingan penting dalam menilai perkembangan anggaran saat ini. Peningkatan proyeksi anggaran menjadi 6 miliar dolar AS di tahun 2020 menunjukan harapan akan adanya peningkatan pendapatan.

Namun, realitas ekonomi saat ini menuntut pendekatan yang lebih hati-hati. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak untuk pelayanan publik dan investasi dengan keterbatasan sumber daya yang ada.

Ketidakpastian politik di kawasan juga menambah kompleksitas dalam perencanaan anggaran. Situasi di Gaza, khususnya, memerlukan alokasi dana yang signifikan untuk rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan.

Pemerintah Palestina juga berupaya untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain, terutama di kawasan Arab. Diversifikasi pasar ekspor menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional.

Dalam menyusun anggaran, pemerintah juga mempertimbangkan dampak perubahan iklim. Investasi dalam proyek-proyek energi terbarukan dan pengelolaan air menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.

Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam anggaran. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan di kedua sektor ini.

Peningkatan investasi dalam infrastruktur juga menjadi fokus utama. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Palestina menyadari bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi sangat besar. Namun, dengan upaya bersama dan dukungan dari komunitas internasional, mereka yakin dapat mengatasi tantangan ini.

Proses penyusunan anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dilibatkan dalam diskusi anggaran untuk memastikan bahwa anggaran tersebut mencerminkan kebutuhan rakyat Palestina.

Harapan masyarakat Palestina cukup besar pada anggaran ini. Mereka berharap bahwa anggaran ini akan membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka, terutama dalam hal lapangan kerja dan pelayanan publik.

Pemerintah Palestina terus berupaya untuk membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Anggaran tahun 2024 dan proyeksi 2025 menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan ini.

Dibuat oleh AI

loading...