Permainan Isu Komoditas Pangan, Untungkan Asing Tapi Rugikan Negara Milyaran Rupiah
Belakangan ini, para peternak sapi Indonesia diguncang isu yang diproduksi oleh pelaku media di Jakarta mengenai kelangkaan daging sapi. Isu ini mengingatkan akan perampokan besar-besaran pemasukan negara melalui bea masuk yang dilakukan oleh pemain importir kedelai asing yang disebut oleh pihak KPPU sebagai teroris ekonomi.
Kepanikan yang ditimbulkan isu tersebut, yang diperparah dengan ancaman-ancaman oleh pihak tertentu untuk melakukan sweeping kepada penjual tahu tempe yang tidak ikut mogok, telah membuat pemerintah menghapus bea masuk kedelai sampai ke titik 0% sehingga merugikan negara dan sekaligus menguntungkan importir milyaran rupiah.
Terbukti, saat bea masuk tersebut dihapuskan, isu tersebut tiba-tiba menghilang, namun harga kedelai yang terlanjur naik, yang sebelumnya diinginkan turun, tetap tidak berubah. Menarik untuk diketahui, bagaimana pada pemain isu tersebut dapat dengan murah meriah menciptakan kepanikan dan kesemrawutan dengan biaya murah dan mendapat keuntungan yang berlipat.
Lihat perkiraan kerugiaan negara, di luar kerugian konsumen di Indonesia akan kenaikan harga kedelai yang juga tidak turun.
Bea Masuk Kedelai 0%, Negara Rugi Rp350 Miliar (Sumber)
Jakarta – Untuk meredam kenaikan harga yang diakibatkan anomali cuaca yang terjadi di Amerika Serikat dan Amerika Selatan (Brasil dan Argentina), Pemerintah sepakat untuk menurunkan bea masuk dari 5% menjadi 0% hingga bulan Desember 2012. Namun, bila kebijakan tarif bea masuk kedelai impor 0% akan merugikan negara hingga Rp350 miliar.
“Bila setiap kilogram kedelai selama ini diambil bea-nya 5% atau sebesar Rp350 dikalikan 1 juta ton maka bayangkan saja kerugian yang diderita negara,” kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan pada acara seminar bertema Price Volatility of Soybean and Its Solution, yang diadakan Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu (11/8).
Dia menyayangkan bila kerugian negara tersebut tak sepadan dengan peningkatan laba yang diterima perajin berbasis kedelai seperti tempe dan tahu. “Tentu akan lebih baik lagi bila dana Rp350 milyar tersebut diberikan langsung kepada para petani atau membeli lahan pertanian. Mereka akan bersemangat menanam kedelai,” ujarnya.
Menurut Rusman, tarif bea cukai kedelai impor 0% juga sangat menguntungkan produsen kedelai luar negeri khususnya Amerika. “Pemerintah Amerika memberikan subsidi ekspor bagi petani mereka, sehingga biaya produksinya rendah. Ditambah dengan pengurangan bea masuk ini berarti mereka mendapat keuntungan ganda,” kata Rusman.
Para petani lebih memilih menanam padi atau jagung karena harga jualnya lebih tinggi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro mengatakan faktor utama penurunan produksi kedelai akibat konversi lahan dan keengganan petani kedelai menanam komoditas itu. “Petani banyak beralih menanam jagung dan padi karena tidak ada insentif harga bagi petani,” jelasnya.
Harga Rendah
Menurut dia, harga yang diterima petani kedelai paling rendah dibandingkan komoditas lain. Biaya pokok menanam kedelai tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat petani, sehingga petani cenderung beralih ke komoditas lain. “Kalau ingin kedelai lebih banyak ditanam, penyuluhan paling baik adalah insentif harga atau jaminan keuntungan,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan pemberlakuan membebaskan bea masuk impor kedelai yang saat ini 5% akan menjadi 0% tidak akan berlaku selamanya. “Karena kita juga harus melindungi petani kedelai, akan mulai berlaku awal agustus hingga akhir tahun. Saya tegaskan bea masuk ini bukan dihapus, melainkan dibebaskan dalam waktu tertentu, serta mengikuti perkembangan yang ada di AS. Tentunya kekeringan di AS berdampak pada konsumen tahu dan tempe di Indonesia, ini harus menjadi contoh yang harus kita perlu perhatikan,” ujarnya.
Setidaknya, menurut Bayu, dengan membebaskan bea masuk akan mengurangi sedikit beban yang dihadapi produsen tahu dan tempe, membuat harga dapat ditekan. Situasi ini, memang membuat produsen tahu dan tempe kesulitan, namun melalui perbandingan harga tahu dan tempe terhadap kedelai Juli 2011 dengan 2012 sudah melakukan penyesuaikan. “Kedelai Juli 2011-2012 naik sekitar 2,34 %, sedangkan tahu dan tempe pada periode tahun yang sama naik 2,48%. Sebenarnya produsen tahu dan tempe sudah melakukan penyesuaian harga,” terangnya.
KPPU: Kartel Kedelai Sudah Menjurus ke Terorisme Ekonomi (sumber)
"Terorisme ekonomi yang mereka lakukan ini arahnya justru untuk menjatuhkan pemerintahan juga.”
JAKARTA, Jaringnews.com - Perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar kartel dalam impor kedelai yang terindikasi melakukan kejahatan diproses secara hukum mendapat komentar tajam dari Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Erwin Syahril. Menurut dia, mereka yang berada dibalik kenaikan dan kelangkaan kebutuhan pokok, termasuk kedelai dan gula, bukan lagi digolongkan kartel melainkan sebagai teroris ekonomi.
“Kalau soal kartel yang merupakan persekongkolan menentukan harga, itu sudah biasa dan biar kantor kami yang mengurus. Tetapi kalau ini, mereka memain-mainkan harga sesuka-sukanya. Membuat kedelai dan gula hilang. Itu bukan lagi kartel tetapi teroris ekonomi. Dan saya yakin Presiden tahu siapa di belakang itu. Ambil lah tindakan, sama seperti tindakan presiden memberantas teroris lainnya,” kata Erwin ketika dihubungi hari ini (28/7).
Dengan alasan masih berada di daerah, Erwin mengatakan belum mengetahui informasi mutakhir apakah KPPU belakangan ini mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai adanya kartel importir kedelai dan kebutuhan pokok lainnya. Namun, dengan tegas Erwin mengatakan seharusnya ini bukan lagi hanya ranah KPPU dalam penanganannya.
“Kalau kartel yang biasa, kalau terbukti melanggar hukum dapat kami tangani. Dengan mengenakan denda Rp25 miliar, selesai urusannya. Tetapi ini bukan kartel yang begitu. Ini, seperti saya katakan, sudah menjurus kepada terorisme ekonomi,” kata Erwin.
Per definisi, kartel adalah persekongkolan sekelompok produsen yang umumnya ditujukan untuk menetapkan harga atau membatasi pasok serta juga menghambat kompetisi. Hukum antimonopoli di hampir semua negara melarang adanya kartel yang dinilai menghambat persaingan.
Erwin menyarankan Presiden harus berada di garda terdepan menggerakkan seluruh jajarannya untuk memberantas para teroris ekonomi di belakang gejolak harga dan stok bahan pokok. “Sebab, terorisme ekonomi yang mereka lakukan ini arahnya justru untuk menjatuhkan pemerintahan juga,” kata Erwin.
Kartel Kedelai, Teroris Ekonomi
KoranKota — 2012-07-30 21:47:43
Tingginya harga kedelai ditengarai kuat lantaran adanya kartel. Mereka yang terlibat dalam kartel itu bisa digolongkan sebagai teroris ekonomi yang harus ditindak amat tegas, sebagaimana tindakan terhadap para teroris selama ini.
DUGAAN adanya permainan dari para pengusaha kedelai berkait tingginya harga kedelai belakangan ini perlu disikapi serius oleh aparat terkait. Sebab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mencium adanya kartel dalam kasus langkanya kedelai dan tingginya harga kedelai di pasaran.
Karena itu, Presiden SBY meminta kartel kedelai yang terbukti merugikan masyarakat harus ditindak secara hukum. ?Jika ada importir yang terbukti merugikan masyarakat, harus ditindak secara hukum,? ujar SBY dalam keterangan pers usai Sidang Kabinet di Kementerian Perindustrian, Jumat (27/7).
Menurutnya, penaikan harga kedelai bukan keinginan dari pemerintah, melainkan disebabkan karena sumber produksi kedelai di luar negeri mengalami masalah. ?Saya dan istri saya menerima banyak SMS soal kelangkaan tahu dan tempe. Begitu juga para menteri,? kata SBY.
Dia menuturkan para perajin dan asosiasi tempe dan tahu memang meminta impor kedelai jangan hanya didominasi segelintir orang atau kartel. Dengan adanya peraturan bea masuk impor kedelai 0%, SBY meminta seharusnya harga kedelai bisa lebih murah lagi. Dia juga mengajak semua pihak untuk melakukan pengawasan dan kerja sama dalam mengatasi masalah kedelai ini.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada asosiasi tahu dan tempe untuk mengimpor langsung kedelai yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan. SBY juga meminta asosiasi agar tidak melakukan sweeping kepada perajin yang tetap memproduksi tempe dan tahu. Langkah tersebut dinilai bukan jalan keluar yang baik.
SBY mengungkapkan produksi kedelai dalam negeri mencapai 800.000 ton per tahun, sedangkan kebutuhan 2,5 juta ton. Oleh karena itu, Indonesia masih mengandalkan impor kedelai sebanyak 1,5 juta?1,8 juta ton per tahun dari Amerika Serikat. Akan tetapi, saat ini Negeri Paman Sam itu sedang mengalami kekeringan sehingga produksinya berkurang, sehingga negara-negara pengimpor mengalami kekurangan pasokan dan harganya melonjak.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan, seharusnya harga kedelai sudah turun karena harga dunia juga sudah turun. Akan tetapi, kondisi yang terjadi saat ini adalah harganya masih tinggi. ?Itu saya kira perilaku para importir yang terlampau mengambil keuntungan besar. Seharusnya mereka berempati kepada konsumen,? katanya.
Menurut dia, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan harga kedelai tetap tinggi. Apalagi, pemerintah sudah membebaskan bea masuk. ?Seharusnya, harganya lebih rendah,? tegasnya.
Teroris Ekonomi
Perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar kartel dalam impor kedelai yang terindikasi melakukan kejahatan diproses secara hukum mendapat komentar tajam dari anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Erwin Syahril. Menurut Erwin, mereka yang berada di balik kenaikan dan kelangkaan kebutuhan pokok, termasuk kedelai dan gula, bukan lagi digolongkan sebagai kartel melainkan sebagai teroris ekonomi.
Sebagaimana diketahui, kartel adalah persekongkolan sekelompok produsen yang umumnya ditujukan untuk menetapkan harga atau membatasi pasokan serta menghambat kompetisi usaha. Sedangkan hukum antimonopoli di hampir semua negara melarang adanya kartel yang dinilai menghambat persaingan usaha .
?Jika persaingan usaha, biar kami yang mengurus. Namun jika mereka memain-mainkan harga sesuka-sukanya yang membuat kedelai dan gula hilang dari pasar, hal Itu bukan lagi kartel tetapi teroris ekonomi. Saya yakin Presiden tahu siapa yang bermain di belakang itu. Ambil tindakan tegas, sama seperti tindakan pemerintah dalam memberantas teroris di negeri ini,? kata Erwin kepada wartawan.
Sejauh ini, KPPU belum mendapat pengaduan dari masyarakat terkait adanya kartel importir kedelai dan kebutuhan pokok lainnya. Namun, dengan tegas Erwin mengatakan, seharusnya ini bukan lagi ranah KPPU dalam penanganannya.
?Jika kartel yang biasa, kalau terbukti melanggar hukum dapat kami tangani dengan mengenakan denda Rp25 miliar, selesai urusannya. Namun hal ini bukan kartel dengan kualifikasi seperti itu. Fenomena aktual yang terjadi dalam kartel impor kedelai, sudah menjurus kepada terorisme ekonomi,? kata Erwin.
Erwin menyarankan Presiden harus berada di garda terdepan dalam menggerakkan seluruh jajarannya untuk memberantas para teroris ekonomi di belakang gejolak harga dan stok bahan pokok. ?Sebab, terorisme ekonomi yang mereka lakukan ini arahnya justru untuk menjatuhkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden SBY,? kata Erwin.
Ancam Mogok
Sementara itu, tingginya harga kedelai saat ini, memaksa produsen tahu dan tempe menghentikan produksinya beberapa hari lalu. Meski memaksakan diri untuk tetap memproduksi, ancaman kerugian masih membayangi produsen tempe dan tahu.
Lalu, jika harga kedelai tak kunjung bersahabat? Ancaman krisis tempe dan tahu ternyata masih membayangi. Seluruh pengusaha tempe dan tahu yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakopti) dikabarkan berencana kembali menghentikan aktivitas produksi setelah lebaran. "Rencana ada, habis lebaran mogok lagi kalau misalnya harga kedelai naik terus," ujar Moko salah seorang produsen tahu dan tempe di Jakarta, Sabtu (28/7).
Pengusaha tahu tempe berencana mengadukan nasib mereka ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika keadaan tidak berubah, harga kacang kedelai terus meningkat dan tidak ada upaya dari pemerintah untuk menstabilkan harga bahan baku tersebut. "Rencananya juga turun ke jalan, ke Istana Negara," tegas Moko.
Saat ini, produsen tahu tempe memang tetap menjalankan aktivitasnya untuk terus produksi tahu dan tempe. Hal itu semata-mata untuk memenuhi permintaan tinggi dari masyarakat yang kehilangan tempe tahu dalam beberapa hari terakhir. Terlebih, produksi saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang lebaran nanti. "Produksi sekarang sebenarnya cuma sementara sambil nunggu lebaran saja," katanya.
loading...
No comments: