Masalah Kedelai Ada di Ekonomi Politik Bukan Teknis

PERSOALAN pangan, khususnya komoditas kedelai yang menghangat lagi belakangan ini, dinilai bukanlah merupakan persoalan teknis semata. Di luar itu ada persoalan kemauan politik untuk mewujudkannya dengan harga yang stabil. Banyak negara dengan sumber daya pertanian yang terbatas, namun dapat menciptakan ketahanan pangan dengan harga yang tidak fluktuatif.

Hadi Dharmawan, Ahli Ekologi Politik dan Sosiologi Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan tanpa solusi politik ekonomi, kejadian ini terus akan terus berulang dan menjadi masalah traumatis bagi masyarakat. "Sampai capek rasanya saya menjawab soal kedele ini," katanya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurutnya, persoalannya ada kartel yang bermain sebagai rent-seeker. Dan selagi fenomena itu ada, masalah ini sulit dibenahi. "Tak akan pernah kedele tenteram di negeri ini. Hasil rente sekitar Rp 750 miliar per tahun, dinikmati pihak tertentu. Kita tahu siapa mereka," jelasnya.

Dengan keuntungan yang menggiurkan dan besar ini, ditambah komoditas pangan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat, banyak pihak yang mengalami kelumpuhan untuk menyelesaikannya dengan tuntas. "Pasti akan membuat enggan untuk menghentikan impor kedele. Jadi soal kedele ini, penjelasannya ada di ekonomi politik. Samasekali bukan soal teknis," katanya.

Beberapa hari yang lalu, Ketua Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Abraham Samad pernah mengungkapkan ke publik, mengenai ketidakseriusan dalam pengelolaan masalah pangan ini. Sehingga secara politik dapat disebut rakyat telah dibohongi dalam isu pangan, dalam kaitannya dengan impor yang berhubungan dengan harga. "Kita dibilang kekurangan pangan gula, cabe, daging. Bohong itu semua," katanya sebagaimana dilansir berbagai media.

Sumber: Jurnas

loading...